Jabar matangkan regulasi percepatan transportasi massal Bandung Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematangkan regulasi yang mana itu akan digunakan sebagai payung hukum untuk percepatan bangunan transportasi massal pada wilayah Bandung Raya.

"Ini menindaklanjuti kajian-kajian yang tersebut yang telah lama dikerjakan dilakukan, baik Bus Rapid Transit (BRT), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga cable car, yang dimaksud mana diharapkan segera terealisasi," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam sambutannya pada seminar dalam Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat.

Kemacetan, kata Bey, menjadi salah satu persoalan utama dalam wilayah Bandung Raya, selain pendidikan, stunting, lalu sampah yang digunakan digunakan menjadi pekerjaan rumah bersama.

Sampai saat ini, kata Bey, pihaknya banyak menerima keluhan, memunculkan kesan percuma mengadakan BRT, akibat bus kota yang digunakan digunakan ada saat ini dengan dioperasikan Damri juga kosong.

"Artinya harus sustain. Harus bisa saja jadi mengalihkan ke transportasi publik. Total ada 400 (BRT yang mana digunakan dipersiapkan untuk angkutan massal Bandung Raya), saya harap, ini bis mau dikemanakan. Sosialisasi ke masyarakat, bagaimana hadirnya bis jangan menambah kepadatan di area tempat jalan raya," ujarnya.

Karenanya, dia berharap pembuatan payung hukum tak belaka memikirkan infrastruktur, tetapi juga bagaimana mengubah pola pikir penduduk untuk beralih ke transportasi massal.

Mulai dari menimbulkan rute terintegrasi, tarif yang dimaksud mana terjangkau serta optimalisasi moda dan juga juga rute eksisting, tentunya dengan kolaborasi, antara Pemprov Jabar, pemerintah kota/kabupaten, swasta lalu masyarakat.

"Konsepnya aglomerasi harus terintegrasi antardaerah. Jangan hanya saja sekali berpikir yang digunakan digunakan penting ada jalurnya. Semua harus terintegrasi. Ini kan supply and demand, saya harap Pak Kadis (Dishub Jabar) betul-betul siapkan, menarik penduduk untuk menggunakan transportasi publik," ucapnya.

Kadishub Jabar Koswara menambahkan, melalui perkembangan fondasi berbentuk regulasi yang dimaksud digunakan tengah digarap kini, diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem paripurna dalam membangun transportasi massal dalam Bandung Raya yang mana digunakan berkelanjutan.

"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi awal titik berat pada proses kerja sejenis daerah. Perlu kerja sama, pembiayaan, operasional, tiket. Sesuai amanat Pak Gubernur (Bey Triadi) tadi, kita harus memindahkan pengguna angkutan pribadi ke umum. Caranya, angkutan umum harus bagus, menarik, bukan ada parsial juga juga murah," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, Pergub yang mana dimaksud nantinya lahir dari seminar ini akan menelurkan program secara bertahap termasuk dalam pembagian tugas antara pusat, provinsi juga kabupaten/kota. Harapannya, maksimal di area dalam 2045 tak ada lagi kesulitan kemacetan dalam Jawa Barat.

"Secara teknis kita sudah siap secara perencanaan. Jalan sempit segala macam mampu elevated. Secara lingkungan kita harus memerhatikan, listrik segala macam. Paling penting (masalah) sosial, dari perencanaan, membangun sampai pelaksanaan. Itu yang digunakan penting, anggaran bisa saja jadi kita dorong dari pusat, pinjaman segala macam. Kita juga khawatir kalau kita bangun, apakah sanggup hanya beroperasi (maksimal) seperti apa. Ini yang mana mana kita siapkan," ujarnya.