‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, pada satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di area tempat berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada dalam Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan kesulitan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang mana digunakan berisiko tiada tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri permasalahan keseriusan serta upaya pemerintah dalam mengentaskan hambatan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat dikatakan optimal kemudian maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa total program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada item pangan olahan dan juga juga siap saji, juga Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi di area area lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh dikarenakan itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan hitungan obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan nomor kasus obesitas pada 10 tahun terakhir.

Bicara persoalan pencegahan juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain di dalam area dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang tersebut digunakan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima pada dalam antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, lalu Inggris yang tersebut sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, kemudian Jepang juga sudah miliki aturan ketat perihal pembatasan transaksi jual beli junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini di dalam tempat tiap sekolah yang mana yang disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah itu sebagai upaya lebih besar lanjut masif dalam menangani persoalan obesitas yang dimaksud kian memprihatinkan, terutama yang digunakan hal itu terkait dengan aturan pembatasan makanan juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang tersebut hal tersebut dijual di tempat area kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan dan juga juga minuman manis yang digunakan itu meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang mana paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang digunakan enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri telah terjadi terjadi berupaya untuk menekan nomor kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi dalam tingkat penduduk harus diimplementasikan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang yang saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan nomor obesitas adalah ketentuan pajak makanan lalu minuman yang mana mengandung material olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu bidang usaha pemerintah yang mana digunakan digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai bilangan bulat SDGs 3 persen di tempat dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak di dalam area sekolah yang berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang disebut masih belum mendapat perhatian kritis dari pemerintah dalam hal registrasi item bidang usaha kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang digunakan mana kadang tak tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga saat ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi kemudian berat badan, pengecekan gula darah, lalu tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis dalam Puskesmas.